BELITUNG, BERINDO.ID – Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Untuk memastikan pengelolaannya berjalan optimal, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas pengelolaan dan pelayanan KB di Kabupaten Belitung.
Kegiatan yang dipimpin Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Yudi Rafani, ini melibatkan Kepala DPPPKBPMD Kabupaten Belitung, Fari, jajaran penyuluh KB, tim BPOM Kabupaten Belitung, serta Tim Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB KR) BKKBN Babel.
Peninjauan tersebut menyasar lima lokasi, yakni Gudang Alokon DPPPKBPMD Kabupaten Belitung, Puskesmas Tanjung Pandan, Klinik Utama, Puskesmas Air Saga, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) Masrurah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut Forum Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi. Fokus utamanya memastikan pengelolaan persediaan, kondisi penyimpanan, kelancaran distribusi, serta ketersediaan Alokon sesuai kebutuhan pelayanan di lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan tidak hanya melihat kondisi stok kontrasepsi, tetapi juga menggali berbagai persoalan yang dihadapi pengelola logistik dan tenaga kesehatan dalam mendukung pelayanan KB.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Yudi Rafani, mengatakan penguatan tata kelola Alokon harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyimpanan hingga distribusi ke fasilitas pelayanan kesehatan.
“Pengelolaan Alokon tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga mencakup ketepatan penyimpanan, distribusi, dan pemantauan agar alat dan obat kontrasepsi dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Yudi.
Ia menjelaskan, pemantauan langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus membangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, BKKBN, BPOM, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, pengelolaan Alokon yang baik akan mendukung kesinambungan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
Senada, Kepala DPPPKBPMD Kabupaten Belitung, Fari, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan dan kualitas pengelolaan alat kontrasepsi.
“Koordinasi antara pemerintah daerah, BKKBN, BPOM, petugas lapangan, dan fasilitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan Alokon sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Fari berharap, berbagai kendala yang ditemukan selama peninjauan dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
Keterlibatan BPOM Kabupaten Belitung dalam kegiatan tersebut turut memperkuat aspek pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Sinergi ini dinilai penting untuk mendukung mutu pengelolaan Alokon dari sisi penyimpanan hingga pemanfaatannya dalam pelayanan kesehatan.
Melalui kegiatan ini, BKKBN Babel bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait berupaya membangun sistem tata kelola Alokon yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Belitung.(*)
