JAKARTA, BERINDO.ID – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menyatukan langkah untuk menghadapi ancaman hoaks sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital.
Sinergi kedua lembaga tersebut resmi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026). Kerja sama ini diarahkan pada peningkatan kompetensi wartawan, penguatan literasi informasi, serta perluasan penyebaran informasi pembangunan.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan kolaborasi tersebut lahir dari kesadaran bahwa persoalan hoaks tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan berbagai unsur media untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” ujar Firdaus.
Ia mengatakan, SMSI memiliki jaringan perusahaan media siber yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah anggota yang disebut mencapai 3.181 media rintisan dan media siber, jaringan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung penyebaran informasi pembangunan hingga ke berbagai daerah.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” katanya.
Firdaus menjelaskan, implementasi kerja sama tidak hanya berorientasi pada distribusi informasi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia pers. Sejumlah program yang disiapkan meliputi Training of Trainers (ToT) dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Melalui program tersebut, SMSI berharap media siber semakin profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistik, terutama dalam memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan.
Firdaus juga menyatakan dukungan terhadap pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik dengan jangkauan yang lebih luas.
“SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, menilai kerja sama dengan SMSI menjadi bagian penting dari upaya menghadapi tantangan informasi yang semakin kompleks.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Menurutnya, media besar maupun media rintisan sama-sama memiliki tanggung jawab dalam membangun kualitas ruang informasi publik. Karena itu, peningkatan kompetensi dan kolaborasi antarmedia menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak semakin rentan terhadap informasi menyesatkan.
Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengingatkan bahwa tantangan utama ekosistem informasi saat ini bukan sekadar banyaknya konten yang beredar, melainkan kemampuan masyarakat membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan.
Ia menjelaskan, pola distribusi informasi telah berubah drastis. Pada masa lalu, media massa memiliki mekanisme seleksi dan verifikasi sebelum berita disampaikan kepada publik. Kini, media sosial memungkinkan informasi diproduksi dan disebarkan secara cepat tanpa selalu melalui proses pemeriksaan yang memadai.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” kata Komaruddin.
Ia juga menyoroti pengaruh algoritma platform digital yang membentuk pola konsumsi informasi berdasarkan aktivitas dan kesukaan pengguna. Situasi tersebut berpotensi membuat seseorang terus-menerus terpapar konten yang sesuai dengan pandangannya sendiri.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” ujarnya.
Komaruddin menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena informasi digital tidak hanya memengaruhi pengetahuan, tetapi juga dapat membentuk emosi, sikap, dan opini publik.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.
Menurut dia, kebiasaan memeriksa sumber, menguji kebenaran informasi, dan mempertimbangkan konteks harus menjadi bagian penting dari literasi digital masyarakat.
Ia menegaskan, kemampuan media sosial dalam menggerakkan massa dan membentuk opini publik dalam waktu singkat menunjukkan bahwa persoalan informasi tidak bisa dipandang sebagai masalah komunikasi semata. Dampaknya dapat meluas ke kehidupan sosial dan proses pengambilan keputusan publik.
Karena itu, kerja sama antara RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan SMSI sebagai organisasi perusahaan media siber dinilai strategis untuk memperkuat arus informasi yang berkualitas.
Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan program berkelanjutan yang mampu memperkuat profesionalisme wartawan, memperluas jangkauan informasi pembangunan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk jurnalistik.(*)
