PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya meminta pemerintah desa melakukan pendataan ulang kondisi sosial ekonomi masyarakat guna mencegah kesalahan penetapan penerima bantuan sosial.
Langkah tersebut dinilai penting menyusul adanya warga yang dianggap layak menerima bantuan, tetapi belum terakomodasi dalam data desil yang menjadi salah satu dasar penetapan program bantuan dan perlindungan sosial.
“Kita minta kepala desa segera mendata kembali masyarakat yang selama ini belum terakomodasi, padahal mereka layak mendapatkan bantuan. Supaya bantuan ke depan tepat sasaran,” kata Didit seusai audiensi terkait dinamika pendataan desil di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Jumat (2/10/2026).
Didit mengatakan, persoalan akurasi data perlu ditangani melalui koordinasi lintas instansi, terutama dengan melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang mengetahui kondisi masyarakat secara langsung.
Untuk itu, DPRD Babel mendorong pelaksanaan rapat koordinasi pada Oktober dengan melibatkan BPS Pusat, BPS Provinsi Babel, seluruh kepala desa, kepala dinas sosial, serta instansi terkait.
Forum tersebut diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme pendataan sekaligus memperkuat proses pemutakhiran data penerima bantuan.
Menurut Didit, setiap instansi yang melaksanakan pendataan masyarakat juga harus melibatkan pemerintah desa agar informasi yang dihimpun sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Selain pembaruan data, DPRD Babel mengusulkan agar karakteristik sosial ekonomi lokal dimasukkan sebagai variabel dalam penilaian kesejahteraan masyarakat.
Didit menilai, kondisi masyarakat Bangka Belitung memiliki karakteristik berbeda, terutama berkaitan dengan perubahan sumber penghidupan dari sektor pertambangan timah dan perkebunan lada.
Ia mencontohkan, sebagian masyarakat memiliki rumah dengan kondisi fisik yang baik, tetapi tidak lagi mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Suasana Bangka Belitung berbeda dengan provinsi lain. Dulu kita masih punya timah, punya sahang, ada rezeki kita bangun rumah. Sekarang rumahnya bagus belum tentu isinya ada,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar penilaian kesejahteraan tidak hanya bertumpu pada indikator fisik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi aktual rumah tangga.
Didit menyebut usulan mengenai variabel lokal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui BPS. Ia berharap masukan itu dapat dipertimbangkan dalam penyempurnaan mekanisme penentuan penerima bantuan di Babel.
DPRD Babel juga berencana berkoordinasi dengan sejumlah kementerian yang menggunakan data BPS untuk penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk beasiswa, kepesertaan BPJS, dan bantuan sosial lainnya.
Didit berharap karakteristik lokal turut diperhatikan dalam penggunaan data sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan hak atas program perlindungan sosial akibat ketidaksesuaian data.
Ia menegaskan, pemutakhiran data harus menjadi perhatian pemerintah desa dan seluruh instansi terkait untuk meminimalkan potensi kesalahan penetapan penerima bantuan.
“Harapannya, pendataan ini berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan lagi di kemudian hari,” kata Didit.(B*/Wp)
