PANGKALPINANG, BERINDO.ID – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti tuntutan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Babel yang disampaikan dalam aksi demonstrasi pada 25 September 2026.
Tindak lanjut tersebut dibahas dalam audiensi antara Aliansi BEM se-Babel, DPRD, dan pemerintah daerah di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (8/10/2026).
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengatakan audiensi tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan tindak lanjut aspirasi mahasiswa sekaligus membahas langkah penyelesaian berbagai persoalan di Bangka Belitung.
“Mahasiswa datang mempertanyakan tindak lanjut dari demo mereka pada tanggal 25 September yang lalu. Mereka menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan kondisi di Bangka Belitung, termasuk beberapa tuntutan. Hari ini kita bahas bagaimana tindak lanjutnya,” kata Eddy.
Menurut dia, pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Babel yang mewakili gubernur bersama hampir seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran jajaran pemerintah itu diharapkan membuat pembahasan lebih terarah karena setiap persoalan dapat direspons oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah isu strategis, mulai dari tata kelola pertimahan, dana bagi hasil (DBH) timah, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepesertaan BPJS, hingga persoalan ketersediaan air bersih.
Selain itu, penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Bangka Belitung turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Eddy mengatakan, masing-masing OPD telah memberikan tanggapan mengenai persoalan yang disampaikan mahasiswa, termasuk langkah-langkah yang dapat dibahas dan ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Semua memberikan respons bagaimana persoalan-persoalan di masyarakat itu akan diatasi, dibahas, kemudian diselesaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah perlu terus dijaga agar pembahasan tuntutan tidak berhenti setelah audiensi. Karena itu, DPRD meminta seluruh kepala OPD membuka ruang komunikasi untuk mengidentifikasi persoalan serta merumuskan langkah penyelesaian secara bersama-sama.
“Kita juga sudah minta seluruh kepala dinas agar open HP untuk bisa berkomunikasi terus, bagaimana dan apa yang bisa dikolaborasikan untuk menyelesaikan, termasuk membahas tuntutan-tuntutan mahasiswa,” kata Eddy.
Menurut dia, kolaborasi antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antarpihak sekaligus memastikan aspirasi mahasiswa mendapat perhatian pemerintah daerah.(B*/Wp)
