PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas program dalam memperkuat upaya pencegahan serta penanggulangan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), malaria, dan hepatitis.
Komitmen tersebut disampaikan Saparudin saat membuka sekaligus menjadi narasumber Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam rangka Sosialisasi Penguatan Integrasi ATMH dalam Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP), melalui Zoom Meeting dari Grand Safran Hotel, Selasa (3/11/2026).
Dalam sambutannya, Saparudin mengatakan, penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi sistem kesehatan.
Menurutnya, terdapat tiga fokus utama dalam implementasi integrasi layanan primer. Pertama, menjadikan siklus hidup sebagai fokus pelayanan kesehatan. Kedua, memperluas akses layanan melalui puskesmas pembantu (Pustu) dan kelurahan. Ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui dashboard situasi kesehatan di seluruh kelurahan.
Ia menilai, penanganan penyakit menular tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui sosialisasi ini, kita berharap koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara dinas terkait, lembaga, serta puskesmas dapat semakin ditingkatkan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, TBC, malaria, dan hepatitis,” ujarnya.
Saparudin juga memaparkan sejumlah data kasus kesehatan di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan data yang disampaikan dalam paparannya hingga September 2024, tercatat 88 kasus baru HIV, terdiri atas 16 perempuan dan 72 laki-laki.
Dari kelompok laki-laki tersebut, sebanyak 48 kasus tercatat pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL). Selain itu, terdapat 20 pasien AIDS dan tiga kematian pada orang dengan HIV.
Sementara itu, kasus koinfeksi TB-HIV tercatat sebanyak 15 kasus, malaria 11 kasus, serta 14 ibu hamil dengan hasil pemeriksaan hepatitis B reaktif.
Menurut Saparudin, data tersebut menjadi perhatian bersama agar upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dukungan juga diharapkan datang dari pihak swasta, BUMN melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Baznas, lembaga keagamaan, serta komunitas masyarakat.
“Persoalan kesehatan ini harus mendapatkan dukungan semua pihak. Tidak hanya OPD, tetapi juga swasta, BUMN, Baznas, lembaga agama, dan komunitas yang ada di Kota Pangkalpinang,” katanya.
Saparudin berharap penguatan integrasi layanan primer dapat mendorong keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat kelurahan dalam memantau perkembangan kasus kesehatan di wilayah masing-masing.
Ia menekankan, kolaborasi yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci untuk menekan peningkatan kasus penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi untuk menekan peningkatan kasus-kasus tersebut,” tutupnya.(B*/Wp)
