PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Budayawan Bangka Belitung, Dato’ Akhmad Elvian, menyoroti pentingnya pembangunan Kota Pangkalpinang yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekaligus berpijak pada nilai sejarah dan filosofi kota.
Pesan tersebut disampaikan Elvian dalam acara Silaturahmi Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota Pangkalpinang Saparudin dan Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna di Taman Sari, Pangkalpinang, Jumat (16/10/2026).
Menurut Elvian, satu tahun kepemimpinan yang telah berlalu harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak memandang empat tahun mendatang sebagai sisa masa jabatan, melainkan sebagai kesempatan untuk terus bekerja dan mempercepat perubahan.
“Jangan menyebut empat tahun ke depan itu dengan istilah masih tersisa. Tidak enak kedengarannya, sisa empat tahun lagi. Jadi, jangan ada istilah sisa. Harus gas terus, Profesor,” kata Elvian.
Ia menilai arah pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Pangkalpinang sejauh ini sudah tepat karena memberikan perhatian pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Elvian mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya bangunan fisik atau proyek monumental yang dapat dilihat secara langsung. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan itu bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi, kebutuhan dasar masyarakat itu yang pertama-tama harus kita perhatikan,” ujarnya.
Selain menyoroti arah pembangunan, Elvian mengingatkan Saparudin agar terus membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengambil kebijakan.
Ia menilai peran seorang pemimpin berbeda dengan seorang dosen. Dalam lingkungan akademik, dosen memberikan arahan kepada mahasiswa. Namun, dalam pemerintahan, pemimpin harus mampu menyerap beragam pandangan dan kebutuhan masyarakat.
“Sebagai Profesor Wali Kota, Pak Wali harus banyak mendengar. Karena berbeda ketika kita menjadi dosen dan ketika kita menjadi pemimpin. Kalau rakyat, tidak bisa begitu. Jadi, kita harus banyak mendengar,” katanya.
Menurut Elvian, sikap terbuka terhadap aspirasi publik diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya didasarkan pada perspektif birokrasi, tetapi juga sesuai dengan persoalan yang dihadapi warga.
Dalam kesempatan itu, Elvian turut menyoroti identitas historis Pangkalpinang sebagai kota yang memiliki keterkaitan erat dengan sungai.
Ia menyebut Sungai Rangkui dan Sungai Kedindang sebagai bagian penting dari karakter geografis dan filosofi perkembangan kota. Pangkalpinang, kata dia, telah terbentuk sejak 1757, tetapi keberadaan sungai sebagai penanda identitas kota dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Penanda kota sungai itu sudah dari tahun 1757 ketika Pangkalpinang ini terbentuk sampai dengan 2026, hampir tidak kita perhatikan sama sekali. Kita biarkan begitu saja sungai itu,” ungkapnya.
Elvian bahkan menyinggung kondisi sungai yang menurutnya memprihatinkan, terutama ketika musim kemarau.
Ia menilai penataan sungai perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga sebagai upaya menghidupkan kembali identitas historis Pangkalpinang.
Elvian juga mengingatkan bahwa pembangunan kota bersejarah harus didasarkan pada pemahaman terhadap sejarah dan filosofi kawasan.
Ia mencontohkan penataan Pangkalpinang pada masa kolonial Belanda yang mengenal pembagian kawasan berdasarkan kelompok atau klaster, termasuk Europe Wijk, yakni kawasan Eropa yang dahulu dikenal tertata rapi.
Menurut dia, kawasan yang dahulu memiliki keteraturan tersebut kini mengalami peningkatan kepadatan aktivitas masyarakat.
Ia menilai kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keteraturan ruang kota tanpa menghilangkan karakter historisnya.
Bagi Elvian, refleksi satu tahun kepemimpinan semestinya tidak hanya mengevaluasi program yang telah terlaksana, tetapi juga menjadi momentum untuk merumuskan pembangunan jangka panjang yang memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, kelestarian sungai, serta perlindungan identitas sejarah Pangkalpinang.
Dengan demikian, pembangunan kota tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memperkuat karakter kota dan meningkatkan kesejahteraan warganya.(B*/Wp)
