PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat sekitar 400 nelayan di Kota Pangkalpinang terpaksa berhenti melaut selama hampir 21 hari. Kondisi tersebut mendapat perhatian Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.
Usai menerima audiensi perwakilan nelayan di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026), Didit mengungkapkan bahwa para nelayan mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite, yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut.
Menurut Didit, persoalan tersebut disampaikan melalui WhatsApp oleh Ferdiansyah yang mewakili sekitar 400 nelayan se-Kota Pangkalpinang.
“Dari hasil pendataan, ternyata kekurangan BBM untuk nelayan ini mencapai 120.000 liter. Mereka sudah hampir 21 hari tidak melaut karena tidak mendapatkan BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite,” ungkap Didit.
Merespons keluhan tersebut, Didit mengaku langsung menghubungi Penanggung Jawab Pertamina wilayah Bangka Belitung, Wicaksono, untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi para nelayan.
Hasil komunikasi tersebut, kata dia, menghasilkan komitmen Pertamina untuk menyalurkan kekurangan BBM bagi 400 nelayan Pangkalpinang.
“Alhamdulillah, sudah ada solusi. Pertamina akan menyalurkan kekurangan BBM untuk 400 nelayan Pangkalpinang, dengan catatan Dinas Kelautan Kota Pangkalpinang segera menyelesaikan administrasinya,” ujarnya.
Selain mendorong penyelesaian kebutuhan BBM dalam waktu dekat, DPRD Babel juga berupaya memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk masyarakat di seluruh wilayah Bangka Belitung.
Didit mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Rabu (4/11/2026).
Pertemuan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya solar dan Pertalite, termasuk alokasi bagi nelayan.
“Kami besok pagi sudah membuat jadwal dengan BPH Migas untuk mengusulkan penambahan BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite se-Bangka Belitung, termasuk untuk nelayan,” katanya.
Didit berharap langkah koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas dapat memberikan kepastian pasokan BBM bagi nelayan sehingga mereka bisa kembali menjalankan aktivitas melaut.
Ia juga berharap perjuangan penambahan kuota BBM bersubsidi dapat terealisasi pada 2027, sehingga distribusi BBM semakin tepat sasaran dan masyarakat yang berhak, termasuk nelayan, memperoleh akses sesuai kebutuhan.
“Mudah-mudahan niat baik kita bisa menjadi kenyataan. Insyaallah pada 2027 nelayan benar-benar mendapatkan BBM bersubsidi, termasuk masyarakat yang berhak,” tutup Didit.(B/Wp*)
