Dessy Ayutrisna Ajak Semua Pihak Perkuat Pencegahan HIV/AIDS dan Hapus Stigma terhadap ODHA

PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, sekaligus menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Ajakan tersebut disampaikan Dessy saat menjadi narasumber dalam Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam rangka Sosialisasi Penguatan Integrasi ATMH dalam Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP), di Grand Safran Hotel, Selasa (3/11/2026).

Dalam pemaparannya, Dessy menekankan pentingnya peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pangkalpinang sebagai lembaga independen dan nonstruktural yang mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah.

banner dalam.jpg

Menurutnya, KPA memiliki peran strategis karena dapat menjangkau kelompok masyarakat berisiko tinggi yang selama ini sulit dijangkau melalui pelayanan kesehatan reguler.

Jangkauan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk yayasan, lembaga sosial, dan komunitas yang memiliki kedekatan dengan kelompok sasaran.

“Peran KPA ini sangat penting untuk mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Kita harus bekerja sama dengan semua pihak agar edukasi, pemeriksaan, pendampingan, dan pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas,” ujarnya.

Dessy menjelaskan, terdapat tiga peran utama KPA dalam penanggulangan HIV/AIDS, yakni upaya preventif melalui kampanye dan sosialisasi, edukasi publik melalui lembaga pendidikan, keagamaan dan komunitas, serta pendampingan terhadap kelompok berisiko tinggi.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah edukasi dan pemeriksaan HIV melalui layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT), termasuk kepada komunitas tertentu seperti pengemudi ojek daring.

Selain pencegahan, Dessy juga menyoroti pentingnya deteksi dini, akses pengobatan, terapi antiretroviral (ARV), serta penguatan konselor agar orang dengan HIV mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.

Ia mengingatkan bahwa persoalan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga tantangan sosial berupa stigma dan diskriminasi.

Menurut Dessy, anggapan bahwa HIV merupakan hukuman atau bahwa orang dengan HIV harus dijauhi merupakan pemahaman keliru yang justru dapat menghambat upaya penanggulangan.

“Orang dengan HIV juga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak, hidup di lingkungan yang aman dan inklusif, bekerja, bersekolah, berkarya, serta dihargai sebagai manusia, bukan karena status HIV-nya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa HIV tidak menular melalui interaksi sosial biasa, seperti berdekatan atau beraktivitas bersama orang dengan HIV.

Dalam kesempatan tersebut, Dessy memaparkan sejumlah langkah pencegahan yang perlu diperhatikan masyarakat, di antaranya menggunakan kondom dengan benar, tidak berbagi jarum suntik, memastikan darah yang digunakan telah melalui pemeriksaan keamanan, serta melakukan tes HIV secara berkala.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam penanggulangan HIV/AIDS di Pangkalpinang. Di antaranya, masih adanya pasien yang menghentikan pendampingan setelah mengetahui status HIV-nya, rendahnya kepatuhan mengonsumsi obat ARV, keterbatasan tenaga pelayanan, hingga belum optimalnya jangkauan pemeriksaan terhadap pasangan.

Karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kebutuhan penting agar program pencegahan, deteksi dini, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dapat berjalan lebih efektif.

Dessy berharap seluruh pihak memberikan dukungan terhadap keberlanjutan program KPA, sehingga upaya penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi menjadi kepedulian bersama.

“Kami mohon dukungan semua pihak untuk Komisi Penanggulangan AIDS. Mari sama-sama kita aware dan peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan AIDS di Kota Pangkalpinang,” tutupnya.

Ia menegaskan, keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan kepedulian bersama, edukasi yang berkelanjutan, serta lingkungan masyarakat yang bebas stigma dan diskriminasi.(B*/Wp)