PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta tingginya harga eceran BBM bersubsidi di sejumlah wilayah.
Persoalan tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mulai berdampak terhadap perekonomian, distribusi bahan pokok, hingga kehidupan sosial dan keagamaan warga.
Hal itu disampaikan Didit usai menerima audiensi Aliansi Umat Islam Bangka Belitung di ruang kerjanya, Selasa (27/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan ulama menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi distribusi BBM yang dinilai semakin memprihatinkan.
“Mereka menyampaikan kondisi riil di lapangan akibat carut-marutnya antrean BBM di Bangka Belitung. Ternyata dampaknya bukan hanya kepada pengguna BBM, tetapi ada indikasi harga sembako juga ikut naik,” kata Didit.
Menurut dia, persoalan BBM bahkan telah menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Salah satu pedagang yang disampaikan dalam audiensi mengaku mengalami kerugian karena kesulitan memperoleh BBM untuk menyuplai barang dagangannya, hingga sejumlah produk membusuk.
Kondisi tersebut, kata Didit, menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak bisa dipandang sekadar sebagai masalah antrean kendaraan di SPBU. Jika tidak segera ditangani, dampaknya berpotensi meluas dan membebani masyarakat kecil.
“Banyak juga orang yang mengantre sampai tidak bisa salat Magrib, bahkan waktu Isya terlewat karena antre BBM. Menurut kami, ini sudah di luar batas kewajaran,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, Didit juga mengungkapkan adanya keluhan mengenai dugaan praktik yang tidak adil dalam pelayanan di internal SPBU. Namun, persoalan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut agar penanganannya didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas.
Ia menegaskan, DPRD Babel tidak ingin memperkeruh keadaan dengan mencari pihak yang disalahkan tanpa penyelesaian konkret. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk menemukan solusi.
“Kita ke depan tidak mencari masalah, tetapi mencari solusi. Karena itu, kami sudah mengundang pihak PT Pertamina, Bapak Kapolda, eksekutif, dan seluruh pemilik SPBU untuk hadir dalam rapat di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel pada Kamis, tanggal 29 Oktober 2026,” katanya.
Didit berharap pertemuan tersebut menghasilkan langkah nyata untuk mengatasi antrean panjang, memperbaiki distribusi BBM bersubsidi, serta mencegah dugaan penyimpangan dalam pelayanan di SPBU.
Ia mengingatkan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina harus segera menyelesaikan persoalan ini untuk mencari solusi. Mudah-mudahan pada hari Kamis sudah ada kepastian mengenai langkah-langkah preventif agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi di Bangka Belitung,” tegasnya.
DPRD Babel berharap koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina, dan pengelola SPBU dapat memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat tidak terus dirugikan oleh antrean panjang dan kelangkaan di lapangan.(B*/Wp)
