BANGKA, BERINDO.ID — BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti pentingnya akurasi data, perencanaan kebutuhan, dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) untuk menjamin kelancaran pelayanan keluarga berencana (KB) di Kabupaten Bangka.
Persoalan tersebut menjadi fokus dalam Forum Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Bangka yang digelar pada Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini melibatkan 40 peserta dari berbagai unsur yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan Alokon.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Kemendukbangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Rafani, mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi kendala sekaligus mencari solusi terhadap tata kelola Alokon, terutama di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kabupaten Bangka.
Menurut Yudi, pengelolaan Alokon tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok. Perencanaan kebutuhan, metode penghitungan, mekanisme distribusi, dan pencatatan persediaan harus berjalan secara terintegrasi agar pelayanan KB kepada masyarakat tidak terganggu.
“Kami ingin mengetahui seperti apa perencanaan permintaan Alokon di Kabupaten Bangka, baik dari jejaring maupun puskesmas pembantu, serta pendekatan atau metode yang digunakan dalam mendistribusikannya,” kata Yudi.
Ia menekankan pentingnya metode perhitungan kebutuhan yang tepat agar distribusi alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan perencanaan yang baik, potensi kekurangan maupun penumpukan stok dapat diantisipasi.
Yudi juga menyoroti pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sebagai instrumen untuk memantau data pelayanan KB, jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan layanan KB, serta tenaga penyuluh keluarga berencana.
Menurut dia, optimalisasi aplikasi tersebut sangat bergantung pada kedisiplinan petugas dalam memasukkan data secara benar, lengkap, dan berkala. Data yang akurat memungkinkan pengelola program mengambil keputusan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau aplikasinya bagus, akan bisa optimal apabila diinput oleh teman-teman fasilitas kesehatan. Nantinya, pimpinan bisa melihat kondisi Alokon di puskesmas secara real time, termasuk jika persediaannya mulai berkurang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, informasi persediaan yang diperbarui secara konsisten dapat membantu pengelola program mengetahui fasilitas kesehatan yang membutuhkan tambahan pasokan. Sebaliknya, data yang tidak lengkap atau tidak sesuai kondisi aktual berisiko menghambat perencanaan dan distribusi.
Forum tersebut diikuti 40 peserta yang terdiri atas unsur bagian kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, OPDKB Kabupaten Bangka, PC Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), PC Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bangka, PC Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), serta pengelola aset BAKeuda Kabupaten Bangka.
Selain itu, kegiatan melibatkan perwakilan dari 13 fasyankes induk, 16 fasyankes jejaring, serta dua Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Kelas Ayah Teladan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pengelola program, tenaga kesehatan, dan pihak yang menangani perencanaan maupun administrasi aset.
Selain tata kelola Alokon, Yudi turut menyinggung pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, termasuk upaya menekan angka kematian ibu (AKI).
Ia menjelaskan bahwa penguatan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan. Tata kelola Alokon yang baik juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi.
Melalui forum tersebut, BKKBN berharap berbagai kendala dalam perencanaan, distribusi, dan pemantauan stok Alokon di Kabupaten Bangka dapat teridentifikasi sehingga langkah perbaikan bisa dilakukan secara lebih terarah.
Penguatan sistem informasi dan koordinasi antarlembaga diharapkan mampu memastikan ketersediaan alat kontrasepsi sesuai kebutuhan, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat.(B*/Wp)
