PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Syarli Novriansyah, mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu, memanfaatkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Syarli menegaskan, program tersebut menjadi peluang bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Tujuannya cuma satu, jangan sampai ASN Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak punya rumah. Ini peluang yang luar biasa,” kata Syarli saat menghadiri sosialisasi program KPR Sejahtera FLPP bagi pegawai ASN Pemkot Pangkalpinang di Balai Betason, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, program KPR Sejahtera FLPP merupakan salah satu program strategis pemerintah yang perlu dimanfaatkan secara optimal, terutama oleh pegawai yang hingga kini belum memiliki rumah tinggal.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan baik dan menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada rekan kerja maupun pegawai lain yang membutuhkan.
“Saya berharap program yang luar biasa ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ambil bagian dari program ini, khususnya bagi kita yang belum memiliki rumah tinggal,” ujarnya.
Syarli menilai kepemilikan rumah menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kenyamanan dan ketenangan pegawai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk saat bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Rumah itu tempat awal. Kalau di rumahnya saja masih bingung-bingung, sampai kantor pasti jauh lebih bingung. Kalau di rumah masih gelisah-gelisah, di kantor jauh lebih gelisah,” tuturnya.
Ia juga meminta pihak perbankan, khususnya Bank Sumsel Babel, serta para pengembang perumahan untuk memberikan dukungan maksimal agar semakin banyak pegawai Pemkot Pangkalpinang yang dapat mengakses program tersebut.
Menurut Syarli, pilihan tenor pembiayaan perlu dipahami dengan baik oleh calon penerima agar cicilan bulanan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing.
Ia menyebutkan, dalam pembicaraan dengan pihak terkait, terdapat opsi tenor pembiayaan jangka panjang yang dapat dipertimbangkan. Namun, calon peserta diminta memastikan ketentuan tenor, besaran cicilan, serta persyaratan lainnya kepada pihak perbankan dan penyelenggara program.
“Kami berharap rekan-rekan pengembang juga membantu semaksimal mungkin agar teman-teman kita yang belum memiliki rumah bisa segera mendapatkannya melalui program ini,” katanya.
Syarli turut meminta perangkat daerah terkait, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), membantu mengidentifikasi pegawai yang belum memiliki rumah dan memfasilitasi mereka memperoleh informasi serta akses terhadap program KPR FLPP.
Ia berharap program tersebut dapat menjangkau ASN, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, hingga pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang memenuhi persyaratan.
“Mudah-mudahan pada akhir 2027 tidak ada lagi kita dengar bahwa PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, maupun ASN dan PJLP yang belum memiliki rumah,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap semakin banyak pegawai memperoleh kesempatan memiliki hunian yang layak melalui pembiayaan perumahan yang sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.(B*/Wp)
