PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan tingginya harga eceran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi sorotan Aliansi Umat Islam Bangka Belitung saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, di ruang Ketua DPRD Babel, Selasa (27/10/2026).
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Umat Islam Babel menyampaikan keresahan masyarakat terhadap antrean kendaraan di SPBU yang disebut telah berlangsung cukup lama dan terjadi di hampir seluruh wilayah Bangka Belitung.
Koordinator Aliansi Umat Islam Bangka Belitung, Sofiyan Rudianto, mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat terkait antrean panjang di SPBU yang sudah berlangsung cukup lama di Bangka Belitung. Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang setiap hari bergantung pada BBM untuk bekerja dan mencari nafkah,” ujar Sofiyan.
Selain antrean, aliansi juga menyoroti tingginya harga Pertalite di tingkat pengecer. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam permohonan audiensi, harga Pertalite di Pangkalpinang mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter.
Bahkan, di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, harga eceran Pertalite dilaporkan mencapai Rp17.000 per liter.
Menurut Sofiyan, tingginya harga tersebut semakin membebani masyarakat, terutama kelompok yang mengandalkan kendaraan untuk mencari penghasilan dan menjalankan usaha sehari-hari.
“Bagaimana mungkin BBM bersubsidi yang seharusnya membantu masyarakat justru dijual dengan harga mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter di Pangkalpinang, bahkan dilaporkan mencapai Rp17.000 per liter di Tempilang? Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegasnya.
Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai masalah antrean di SPBU, tetapi juga perlu ditelusuri dari sisi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga penyebab tingginya harga jual BBM di tingkat pengecer.
Aliansi Umat Islam Babel mendorong DPRD provinsi memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pertamina, serta instansi terkait lainnya untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
Sofiyan menilai keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kewenangan sangat penting agar penyebab antrean dan tingginya harga BBM dapat diketahui secara jelas, sekaligus menghasilkan langkah penanganan yang konkret.
“Kami berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas pembahasan. Harus ada langkah nyata untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, antrean di SPBU dapat diatasi, dan masyarakat tidak terus terbebani oleh tingginya harga BBM di tingkat pengecer,” katanya.
Aliansi juga berharap DPRD Babel menggunakan fungsi pengawasan untuk mendorong pemerintah dan pihak terkait memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.Persoalan BBM menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap mobilitas warga, biaya transportasi, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian masyarakat di Bangka Belitung.
Melalui audiensi tersebut, Aliansi Umat Islam Babel berharap ada tindak lanjut dari DPRD Babel bersama pemerintah daerah dan Pertamina sehingga persoalan antrean panjang serta tingginya harga eceran BBM dapat segera ditangani.(B*/Wp)
