PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, mewaspadai pergerakan harga daging ayam ras yang menjadi salah satu komoditas penyumbang tekanan inflasi daerah pada September 2026.
Kewaspadaan tersebut salah satunya berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan daging ayam untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang Juhaini mengatakan tingginya permintaan ayam untuk kebutuhan MBG menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi teknis pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/10/2026).
“Operasional MBG di beberapa lokasi ini memicu fluktuasi komoditas ayam, sehingga perlu dikoordinasikan antara BGN, pemerintah daerah, dan sektor-sektor terkait,” kata Juhaini seusai mengikuti rapat secara daring di Pangkalpinang.
Menurut dia, persoalan harga ayam tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Kebutuhan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memasok bahan pangan program MBG disebut cukup tinggi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi dinamika harga ayam di pasar apabila tidak diimbangi pasokan yang memadai.
“Penekanannya lebih kepada bagaimana korelasi antara tingginya harga daging ayam di seluruh wilayah Indonesia dan supply-demand, karena permintaan dari SPPG sangat tinggi untuk komoditas ayam,” ujarnya.
Meski demikian, Juhaini memastikan pelaksanaan program MBG di Kota Pangkalpinang sejauh ini berjalan tanpa kendala berarti. Pemerintah kota lebih menitikberatkan perhatian pada dampak peningkatan permintaan bahan pangan terhadap stabilitas harga di pasar.
Selain daging ayam ras, Pemkot Pangkalpinang juga memantau sejumlah komoditas lain yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi, termasuk beras dan angkutan udara.
Pada komponen transportasi, pergerakan harga tiket penerbangan menjadi salah satu faktor yang turut diperhatikan pemerintah daerah karena dapat memengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat.
Juhaini mengatakan pengendalian harga komoditas pangan dan biaya transportasi perlu dilakukan secara berkelanjutan karena berkaitan dengan daya beli masyarakat.
“Yang kita jaga adalah bagaimana harga tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
Rapat koordinasi bersama Kemendagri tersebut juga membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah didorong menjaga keseimbangan antara upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Pemkot Pangkalpinang selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memantau pergerakan harga komoditas, terutama bahan pangan yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan program MBG.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi agar peningkatan permintaan bahan pangan akibat pelaksanaan program MBG tidak berkembang menjadi tekanan baru terhadap inflasi daerah.(B*/Wp)
