PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Alarm kebakaran lahan di Kota Pangkalpinang berbunyi keras. Dalam kurun waktu sekitar satu bulan, sebanyak 134 kejadian kebakaran lahan tercatat di wilayah ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut.
Rinciannya, 121 kejadian terjadi sepanjang Agustus 2026 dan 13 kejadian lainnya tercatat pada awal September. Angka itu mendorong Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat langkah pencegahan dengan membentuk satgas gabungan untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BPBD Kota Pangkalpinang Dedy Revandi mengatakan kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele. Terlebih, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober berdasarkan informasi dari BMKG.
“Sepanjang bulan Agustus 2026 ada tercatat 121 titik kebakaran lahan. Pada saat memasuki bulan September ini ada terdapat 13 kejadian,” kata Dedy.
BPBD telah memetakan sejumlah kawasan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Tiga kecamatan menjadi perhatian utama, yakni Bukit Intan, Gabek dan Gerunggang.
Di Bukit Intan, wilayah yang menjadi perhatian mencakup Kelurahan Air Itam, Temberan dan Sinar Bulan. Di Gabek, titik rawan berada di kawasan Selindung dan Jerambah Gantung.
Sementara di Gerunggang, BPBD menyoroti Kelurahan Air Kepala Tujuh serta sejumlah kawasan lahan terbuka yang berpotensi menjadi titik awal kebakaran.
Dedy mengatakan kondisi lingkungan yang semakin kering menjadi salah satu pemicu meningkatnya potensi kebakaran. Suhu tinggi, vegetasi mengering, minimnya kelembaban tanah dan hembusan angin dapat membuat api lebih mudah menyala sekaligus mempercepat penyebarannya.
Namun, ancaman tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor cuaca. Aktivitas manusia juga menjadi salah satu pemicu yang terus diwaspadai.
“Di samping faktor alam, perilaku manusia juga menjadi perhatian seperti pembakaran lahan, pembakaran sampah, puntung rokok maupun kelalaian ketika menggunakan sumber api dapat memicu kebakaran khususnya saat kondisi lingkungan sangat kering,” jelasnya.
Karena itu, satgas gabungan akan melibatkan berbagai unsur. Dari pemerintah, terdapat BPBD, Pemadam Kebakaran, kelurahan serta organisasi perangkat daerah terkait.
Sementara unsur pengamanan meliputi TNI, Polri dan Satpol PP. Pemerintah juga menggandeng masyarakat melalui RT/RW, relawan, komunitas dan dunia usaha untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
Persoalan tidak berhenti pada ancaman api. Musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober juga berpotensi memicu persoalan baru berupa kekeringan dan keterbatasan sumber air masyarakat.
“Informasi dari BMKG bahwa kemarau ini hingga Oktober. Sehingga dua bulan ke depan kita harus mengantisipasi kekeringan di musim kemarau,” ujar Dedy.
BPBD kini mulai menginventarisasi sumber air alternatif. Salah satunya dengan mencari kolam-kolam yang masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air.
Dedy mengaku telah berkoordinasi dengan Direktur PDAM, Agus, untuk melihat kemungkinan pemanfaatan sumber air tersebut, baik untuk kebutuhan air bersih masyarakat maupun mendukung penanganan kejadian kebakaran.
Untuk mempercepat respons, BPBD menyiagakan sekitar 20 hingga 25 personel setiap hari. Mereka ditempatkan dalam sistem piket agar dapat segera bergerak ketika menerima laporan dari masyarakat.
BPBD juga telah menyiapkan call centre sebagai pintu masuk laporan. Setelah laporan diterima dan diproses, personel akan langsung dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam kondisi tertentu, distribusi air dapat dilakukan menggunakan tangki berkapasitas 8.000 liter dan dalam sehari bisa dilakukan hingga dua kali penyaluran.
Namun, ketika permintaan datang bersamaan dari masyarakat, sekolah maupun instansi, BPBD memastikan kebutuhan warga menjadi prioritas.
“Tapi kalau misalkan antara sekolah, instansi, dengan masyarakat, ya kita utamakan masyarakat dulu,” tegas Dedy.
Dengan 134 kejadian kebakaran yang sudah tercatat, ditambah ancaman kekeringan yang masih membayangi hingga Oktober, Pangkalpinang kini memperketat kesiapsiagaan. Satgas gabungan diposisikan sebagai garda depan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga agar dampak musim kemarau tidak semakin menekan masyarakat.(B*/Wp)
