PANGKALPINANG,BERINDO.ID – Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang mendorong pengembangan Kelompok Wanita Tani (KWT) di seluruh kelurahan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat perkotaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, Mashur Samsuri, mengatakan saat ini terdapat 23 KWT yang tersebar di tujuh kecamatan. Namun, belum seluruh kelompok tersebut aktif menjalankan kegiatan pertanian secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Mashur saat kegiatan panen sawi batang putih di KWT Pandan Sari, Gedung Nasional, Pangkalpinang, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Mashur, pihaknya menargetkan pengembangan KWT agar dapat menjangkau seluruh 42 kelurahan di Kota Pangkalpinang. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi keluarga.
“Ke depan, kita ingin seluruh 42 kelurahan di Kota Pangkalpinang memiliki KWT yang berjalan aktif. Ini salah satu upaya mendorong ekonomi kreatif melalui ibu-ibu KWT dengan semangat menanam,” ujar Mashur.
Ia menjelaskan, pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming menjadi salah satu strategi yang relevan bagi Pangkalpinang, mengingat luas wilayahnya sekitar 118,41 kilometer persegi dan keterbatasan lahan untuk pertanian skala besar.
Karena itu, Dinas Pangan dan Pertanian berupaya mengembangkan berbagai model pertanian yang dapat diterapkan di lingkungan perkotaan, mulai dari hidroponik hingga hortikultura. Pengembangan usaha berbasis tanaman hias seperti bonsai juga menjadi salah satu potensi yang ingin didorong.
Mashur mencontohkan KWT Pandan Sari yang mampu menghasilkan sekitar 50 kilogram sawi dalam satu kali siklus panen bulanan. Sementara itu, salah satu KWT di Kelurahan Selindung Baru dilaporkan mampu menghasilkan sekitar 70 kilogram dalam periode panen.
Menurut dia, hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanian dengan memanfaatkan lahan terbatas tetap berpeluang menghasilkan produk yang dapat dipasarkan dan memberikan nilai ekonomi bagi anggota kelompok.
“Awalnya mereka mendapat bantuan, termasuk bibit. Setelah berjalan dan menghasilkan, hasil penjualannya bisa digunakan kembali untuk membeli bibit sehingga kelompok dapat terus berproduksi secara mandiri,” jelasnya.
Mashur menyebutkan, pada tahap awal pengembangan sekitar tiga tahun lalu, bantuan untuk satu modul atau unit sarana KWT mencapai kurang lebih Rp20 juta, termasuk bibit. Namun, saat ini masih terdapat kelompok yang menghadapi kendala, antara lain kerusakan sarana dan tidak aktifnya kepengurusan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian berencana mengumpulkan seluruh KWT guna mengevaluasi kondisi kelompok sekaligus mendorong pengaktifan kembali kelompok yang belum berjalan.
Ia berharap, melalui penguatan KWT, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat dari ketersediaan sayuran segar, tetapi juga dapat mengembangkan usaha produktif yang mendukung perekonomian keluarga.
“Selain menghasilkan nilai ekonomi, kegiatan menanam juga memberikan manfaat bagi kesehatan dan lingkungan karena masyarakat lebih dekat dengan tanaman hijau,” tutupnya.(B*/Wp)
