PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang menilai ketersediaan data ekonomi yang akurat menjadi kebutuhan penting dalam menentukan arah pembangunan dan memetakan potensi usaha di daerah.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, saat membuka Pelatihan Petugas Post Enumeration Survey (PES) Sensus Ekonomi 2026, Kamis (22/10/2026).
Juhaini mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang struktur dan karakteristik kegiatan usaha di Indonesia.
“Atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, saya menyampaikan apresiasi kepada BPS Kota Pangkalpinang beserta seluruh pihak yang terus berkomitmen menyukseskan rangkaian kegiatan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Juhaini.
Ia menjelaskan, data hasil sensus tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan berdasarkan kondisi perekonomian yang terukur.
“Data yang dihasilkan memiliki arti penting, bukan hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, menyusun prioritas pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Menurut Juhaini, bagi Kota Pangkalpinang, data Sensus Ekonomi dapat membantu pemerintah memahami perkembangan dunia usaha, termasuk dinamika usaha mikro dan kecil yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemahaman terhadap kondisi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki informasi yang memadai dalam mengidentifikasi potensi ekonomi, membaca perkembangan sektor usaha, serta menentukan prioritas pembangunan daerah.
Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 perlu didukung dengan persiapan dan pelaksanaan yang baik, termasuk melalui pelatihan petugas Post Enumeration Survey.
PES merupakan survei lanjutan yang dalam penyelenggaraan sensus digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil pencacahan. Pelaksanaan survei ini membutuhkan petugas yang memahami prosedur kerja dan mampu menjalankan tugas secara cermat sesuai pedoman yang ditetapkan.
Juhaini berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan perannya secara optimal sehingga rangkaian Sensus Ekonomi 2026 dapat mendukung tersedianya data statistik yang berkualitas.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS dalam mendukung penyediaan data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.
Melalui data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan ekonomi serta mendorong pertumbuhan usaha yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.(B*/Wp)
