Lewat Ayoo Mall, Pengadaan Pemerintah Pangkalpinang Beralih ke Ekosistem Digital, UMKM Diberi Ruang Utama

PANGKALPINANG, BERINDO.ID — Pemerintah Kota Pangkalpinang resmi mendorong perubahan sistem pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh. Melalui pemanfaatan lokapasar digital Ayoo Mall, minimal 40 persen anggaran belanja pemerintah wajib diserap oleh produk UMKM dan koperasi daerah.

Arahan ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda kota Pangkalpinang, Juhaini, dalam pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Ayoo Mall di Ruang Pertemuan Balai Betason, Selasa (15/9/2026).

banner dalam.jpg

Juhaini menegaskan pergeseran ke sistem digital bukan sekadar pindah media, melainkan perubahan pola pikir dan tata kelola agar anggaran tetap berputar di daerah.

“Jangan sampai produk masyarakat kita ada di depan mata, tetapi belanja pemerintah justru mengalir keluar daerah. Anggaran harus kembali memberi manfaat kepada warga,” ucapnya.

Langkah ini menindaklanjuti Perpres No. 16/2018 tentang pengadaan yang memprioritaskan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Mulai dari tahap perencanaan hingga pembelian, perangkat daerah diminta membuka akses seluas-luasnya bagi produk lokal yang memenuhi syarat kualitas, standar, dan harga.

Kepada ratusan pelaku UMKM yang hadir, Juhaini mengingatkan kesempatan ini bukan sekadar acara seremonial. Keikutsertaan dalam pengadaan pemerintah terbuka lebar bagi usaha kecil, asalkan lengkap secara administrasi, menjaga kualitas, menetapkan harga bersaing, dan mampu beradaptasi dengan teknologi.

“Jangan hanya datang, mendengarkan, lalu pulang. Pelajari, praktikkan, manfaatkan, dan jadikan peluang usaha ini,” pesannya.

Kerja sama dengan PT Air Mas Perkasa yang mengelola Ayoo Mall akan menjangkau berbagai kebutuhan instansi: perlengkapan kantor, bahan konsumsi, jasa, kerajinan, hingga karya kreatif warga.

Siklus yang diharapkan sederhana namun berdampak: produk lokal diproduksi, dibeli pemerintah, usaha berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi Pangkalpinang bergerak maju.

“Teknologi bukan tujuan akhir, melainkan jembatan yang mempertemukan kebijakan pemerintahan dengan potensi warga untuk kesejahteraan yang lebih merata,” tutup Juhaini.(B*/Wp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *