PANGKALPINANG, BERINDO.ID – Ancaman terhadap pelajar kini tak hanya datang dari lingkungan sekolah. Ketika akses digital semakin terbuka, jebakan pinjaman online ilegal dan judi online bisa masuk melalui layar ponsel dan menyasar generasi muda yang belum cukup memahami risiko keuangan.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eddy Iskandar saat reses gabungan Dapil Pangkalpinang di SMKN 2 Pangkalpinang, Sabtu (12/9/2026).
Dihadapan ratusan guru dan siswa SMA/SMK se-Pangkalpinang, Eddy menegaskan literasi keuangan harus diperkuat sejak bangku sekolah. Terlebih bagi pelajar yang mulai memasuki usia 17 tahun, memiliki KTP dan kemudian dapat mengakses berbagai layanan keuangan.
“Adik-adik pemula yang baru punya KTP, yang baru bisa buat rekening, harus terhindar dari penggunaan aplikasi yang menyentuh hal-hal yang bertentangan dengan hukum,” kata Eddy.
Menurut dia, kemudahan teknologi keuangan harus diimbangi dengan kemampuan mengendalikan diri dan memahami konsekuensi setiap transaksi. Jangan sampai rekening yang baru dibuka justru menjadi pintu masuk persoalan baru.
Eddy secara khusus mengingatkan bahaya pinjaman online yang tidak benar serta judi online. Kedua aktivitas tersebut, menurutnya, harus dikenali dan dihindari sejak dini agar tidak menyeret generasi muda ke persoalan yang lebih besar.
“Misalnya pinjaman online yang tidak betul, kemudian judi online dan sebagainya, sehingga mereka bisa terhindar,” ujarnya.
Karena itu, dalam reses kali ini DPRD Babel menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Sumsel Babel. Edukasi literasi keuangan diberikan kepada pelajar agar mereka tidak hanya tahu cara menggunakan rekening, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara sehat.
Eddy mengatakan, usia 17 tahun seharusnya menjadi awal bagi anak-anak belajar mengatur keuangan. Jika sejak awal sudah memiliki pemahaman yang baik, mereka akan lebih siap menghadapi berbagai tawaran finansial yang datang melalui dunia digital.
“Bagaimana memanfaatkan, memenej potensi keuangan yang akan mereka dapatkan setelah punya KTP,” katanya.
Di sisi lain, Eddy menegaskan reses gabungan Dapil Pangkalpinang bukan sekadar agenda seremonial. Seluruh anggota DPRD dari dapil tersebut turun bersama agar persoalan masyarakat dapat dilihat secara menyeluruh.
“Persoalan masyarakat bukan hanya persoalan satu atau dua hal yang berkaitan dengan komisi tertentu. Kami yang ada di semua komisi bisa menangkap secara utuh kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Aspirasi yang dihimpun, lanjut Eddy, akan terus dikawal untuk diperjuangkan menjadi program pemerintah. Namun ia mengakui keterbatasan anggaran membuat tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan secara cepat.
“Tidak semua apa yang disampaikan bisa diselesaikan secara seketika. Tapi secara bertahap mudah-mudahan ada dampaknya,” katanya.
Reses tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa membangun generasi muda tidak cukup hanya dengan pendidikan akademik. Di tengah derasnya arus digital, kemampuan mengelola uang dan mengenali jebakan finansial juga menjadi benteng penting agar pelajar tidak menjadi korban kemudahan teknologi.(B*/Wp)
